1001indonesia.net – Kwee Hing Tjiat adalah tokoh yang mencetuskan ide mengenai pembauran total peranakan Tionghoa di Indonesia melalui tulisannya di koran Mata-Hari. Kwe merupakan seorang jurnalis Melayu-Tionghoa yang ternama hingga mendapat julukan “Sang Naga Jurnalistik Melayu-Tionghoa”.
Kwee Hing Tjiat dilahirkan di Surabaya pada 1891. Mula-mula ia bersekolah di Buys Instituut lalu di BAS. Keduanya sekolah Belanda. Tamat sekolah, ia bekerja di bagian administrasi Firma Kian Goan, sebuah firma besar milik peranakan Tionghoa.
Menjadi wartawan yang idealis
Merasa tidak berbakat bekerja di bagian administrasi, dengan usaha sendiri, Kwee berhasil menerbitkan mingguan Asia di Surabaya pada September 1911. Pada Oktober 1913, ia meninggalkan mingguan Asia dan menerbitkan mingguan baru, Bok Tok.
Menurut Leo Suryadinata dalam bukunya yang berjudul Tokoh Tionghoa & Identitas Indonesia, saat itu Kwee masih berusia muda belia (22 tahun) dan sangat idealis. Kwee sangat yakin, dengan menjadi seorang wartawan, ia dapat membantu memperbaiki segala ketidakberesan yang ada di masyarakat dan negara.
Bagi Kwee, tugas seorang wartawan adalah “mencarikan jalan yang terang bagi rakyat punya penghidupan. Ia bisa turut campur dalam perkara politik, agama, sosial, dan lain-lain” (Suryadinata, 2010: 20). Menurutnya, sudah menjadi tugas seorang wartawan untuk melindungi yang baik dan menindas yang buruk.
Dengan sikap idealis semacam itu maka tak heran jika sebagai seorang wartawan, Kwee sering kali mengkritik masyarakat Tionghoa dan pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Kritiknya yang begitu membuat marah banyak orang, terutama yang menjadi objek kritikannya.
Pada 1914, mingguan Bo Tok berubah menjadi Tjhoean Tjhioe. Kwee berhasil mengundang banyak orang terkemuka untuk menulis di mingguannya itu. Namun, setahun kemudian, ia meninggalkan Tjhoean Tjhioe. Ia pindah ke Yogyakarta dan mendirikan mingguan Palita.
Kewartawanan Kwee mendapat pengakuan luas. Pada Oktober 1915, ia diundang untuk menjadi wakil pemimpin redaksi harian dan kemudian menjadi pemimpin redaksi harian Sin Po di Batavia.
Nasionalis Tionghoa
Koran Sin Po tempat Kwee bekerja menganut paham nasionalisme Tionghoa dan bersimpati pada pemerintah Dr. Sun Yat Sen. Di koran itulah, Kwee mengembangkan paham nasionalismenya.
Salah satu wujudnya adalah kritik Kwee terhadap Undang-Undang Kekawulaan Belanda. Undang-undang itu memaksa peranakan Tionghoa menjadi kawula Belanda (Suryadinata, 2010).
Menurut Kwee, peranakan Tinghoa di Hindia Belanda adalah rakyat Tiongkok, bukan kawula Belanda. Kwee banyak menulis artikel yang menolak undang-undang kekawulaan itu. Bahkan setelah tidak lagi bekerja di Sin Po dan sering bepergian ke mancanegara, Kwee masih terus menulis untuk mengkririk pemerintah kolonial Belanda.
Kritik Kwee tak hanya ditujukan pada Belanda, tetapi juga pada rekan-rekan sebangsanya. Sejak 1920, ia melancarkan kritik terhadap sekolah Tiong Hoa Hwee Koan (THKK) di Hindia Belanda.
Menurut Kwee, program yang diterapkan THHK tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat Tionghoa yang hendak tetap tinggal di Hindia. Sekolah itu juga tidak mencerminkan semangat nasionalisme Tionghoa.
Asimilasi Total
Setelah berhenti dari koran Sin Po karena tidak tahan dengan dengan udara Jakarta, Kwee menjadi kuasa sebuah firma Tionghoa di Bali. Pekerjaan barunya membuat ia sering bepergian ke Tiongkok dan Jepang. Ia bahkan sempat tinggal selama tiga tahun di Berlin.
Ia kembali ke Hindia Belanda tahun 1923, tetapi sesampainya ia di Pelabuhan Tanjung Priok ia ditolak masuk. Pemerintah Hindia Belanda lalu mengirimnya ke Hong Kong, tetapi ditolak oleh pemerintah Inggris. Kwee kemudian pergi ke Kanton dan meneruskan perjalanannya ke Sanghai, yang menjadi tempatnya bermukim selama 10,5 tahun.
Saat itu, Kwee tetap banyak menulis. Namun, kali ini bukan untuk Sin Po. Sejak bermukim di Sanghai, ia telah menjadi anggota redaksi majalah Hoakiao terbitan Surabaya.
Akan tetapi, setelah karangan-karangannya yang mengkritik Khong Kauw Hwee (Perkumpulan Agama Khonghucu) di Hoakiao menimbulkan kehebohan, Kwee jarang menulis lagi. Ia kemudian sibuk mencari nafkah dan sempat membuka perusahaan di Sanghai.
Pada 1934, Kwee pulang ke tanah Jawa setelah merasa tidak kerasan tinggal di Tiongkok. Di Semarang, ia kemudian menerbitkan koran Mata Hari. Edisi pertama koran ini terbit pada Agustus 1934.
Edisi pertama koran itu sudah cukup menggemparkan. Pada tajuk rencana yang berjudul “Baba Dewasa”, Kwee menganjurkan agar peranakan Tionghoa “mau ambil tempatnya sebagai putera Indonesia, dengan bersedia memikul segala kewajibannya, bersama sekalian orang yang puja Indonesia sebagai Ibunya dan bersama Pemerintah Olanda yang menjadi wali” (Suryadinata, 2010).
Pendapat mengenai asimilasi total itu menimbulkan banyak pro dan kontra, baik dari kalangan pribumi maupun Tionghoa. Beragam komentar bermunculan terhadap tulisan Kwee. Ada yang mendukung, termasuk para tokoh nasional, seperti Dr. Soetomo, Mr. Singgih, dan Dr. Satiman. Namun, tidak sedikit yang menentang.
Saat itu, antara masyarakat pribumi dan orang Tionghoa masih terdapat prasangka yang mendalam. Ini diperkuat dengan kebijakan pemerintah kolonial yang memisahkan kedua belah pihak, terutama dalam bidang ekonomi.
Salah satu alasan kalangan pribumi menentang ide Kwee, seperti yang dilancarkan oleh koran Bahagia, adalah adanya ketimpangan ekonomi di antara masyarakat pribumi dan Tionghoa. Ditakutkan, dengan menjadikan peranakan Tionghoa sebagai putra Indonesia, mereka akan lebih bebas bergerak dalam lapangan ekonomi dan membuat orang-orang pribumi semakin terdesak.
Pendapat Kwee megenai asimilasi total ini menunjukkan pergeseran dari pemikirannya di waktu muda. Awalnya, ia seorang nasionalis Tionghoa, mengaku dirinya rakyat Tiongkok, dan menentang keras undang-undang kekawulaan Belanda. Di masa tuanya, ia berubah pikiran. Di koran Mata Hari, ia menulis tentang tidak cocoknya nasionalisme Tionghoa di Indonesia, dan mencetuskan ide mengenai asimilasi total.
Ketika ditanya mengenai perubahan haluan pemikirannya itu, ia menjawab, “Kalau orang tidak berubah pikirannya, itu berarti bahwa ia belum pernah berpikir” (Suryadinata, 2010).
Baca juga: Sejarah Kekerasan pada Etnis Tionghoa di Indonesia
