1001indonesia.net – Angkatan Balai Pustaka merupakan sebutan untuk sejumlah pengarang yang dianggap sangat produktif pada sekitar tahun 1920-an. Karya-karya mereka diterbitkan oleh Balai Pustaka yang didirikan dan disokong oleh pemerintah kolonial Belanda.
Tidak semata-mata untuk menyediakan bacaan yang bermutu bagi rakyat, Balai Pustaka atau Kantor Bacaan Rakyat juga didirikan oleh Belanda sebagai upaya untuk menerbitkan karya sastra liar pada zaman tersebut.
Karya sastra liar yang dimaksud adalah karya-karya yang ditulis peranakan Tionghoa dengan bahasa Melayu rendah dan juga karya-karya yang isinya dianggap antipemerintah.
Di Balai Pustaka, pemerintah mengontrol buku-buku apa saja yang boleh diterbitkan. Hanya karya dengan bahasa Melayu tinggi dengan isi yang tidak bertentangan kebijakan pemerintah yang diterbitkan. Pembatasan oleh pemerintah Belanda tersebut membuat sastrawan Balai Pustaka didominasi orang-orang Melayu.
Namun demikian, terlepas dari tujuan pendiriannya sebagai sarana pemerintah kolonial untuk mengontrol bacaan rakyat, Balai Pustaka berperan penting dalam mengembangkan bahasa Melayu, bahasa yang nantinya ditetapkan sebagai bahasa persatuan Indonesia.
Buah dari politik balas-budi
Perkembangan sastra di awal abad ke-20 yang memunculkan sastrawan Angkatan Balai Pustaka tidak lain merupakan dampak langsung dari berkembangnya dunia pendidikan di Hindia Belanda, sebagai buah dari politik balas-budi.
Sekolah-sekolah yang sejatinya dididirikan dengan tujuan untuk mengisi birokrasi pemerintah kolonial tingkat menengah ke bawah justru menjadi bumerang bagi Belanda. Masyarakat pribumi yang melek aksara memiliki cara pandang yang lebih luas dan menjadi lebih kritis terhadap pemerintah kolonial.
Hal itu membawa kesadaran baru pada masyarakat pribumi sebagai suatu bangsa yang terjajah. Mereka kemudian berhimpun dalam organisasi-organisasi sosial yang kemudian berkembang menjadi perkumpulan politik. Tujuan utama dari organisasi dan perkumpulan politik itu adalah untuk mencerdaskan dan memberi dukungan pada kehidupan bangsa, baik fisik, psikis, maupun religius.
Berdirinya Balai Pustaka
Seperti yang diungkapkan oleh Korrie Layun Rampan (2000), kesadaran kebangsaan berhubungan secara langsung dengan bahasa. Digunakannya bahasa Melayu sebagai lingua franca mempermudah komunikasi antarsuku dan menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan yang menjadi dasar lahirnya kesadaran nasionalisme.
Komunikasi itu semakin dimungkinkan dengan perkembangan media cetak. Media massa yang memuat peristiwa aktual makin mendekatkan hubungan antarsuku dan golongan. Beragam pikiran para nasionalis yang dimuat, baik dalam buku, majalah, maupun koran, banyak yang memberi dorongan kemajuan dan semangat kebangsaan pada masyarakat.
Pemerintah kolonial, tentu saja, menganggap hal tersebut sebagai ancaman terhadap keberadaan mereka. Sebab itu, pemerintah berupaya untuk mempersempit ruang baca masyarakat dengan mendirikan Commisise voor de Inlandsche School en Volkslectuur (Komisi Bacaan Sekolah Bumi Putra dan Rakyat) pada 14 September 1908 . Komisi yang beranggotakan 6 orang ini dikepalai oleh Dr. G.A.J. Hazeu.
Komisi tersebut bertugas menyediakan buku-buku yang dinilai baik dan sehat oleh pemerintah, dan “menjauhkan masyarakat dari pengaruh buku-buku yang berbau politik antipemerintah” (Rampan, 2000). Dengan kata lain, komisi itu bertugas sebagai alat kontrol terhadap bacaan masyarakat.
Komisi itu berkembang pesat dan terbentuklah kantor tersendiri pada 22 September 1917 yang diberi nama Kantoor voor de Volkslectuur (Kantor Bacaan Rakyat) yang kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Kantor itu terdiri atas empat bagian, yaitu Bagian Redaksi, Bagian Administrasi, Bagian Perputakaan, dan Bagian Pers.
Kantor itu bertugas memajukan moral dan budaya serta meningkatkan apresiasi sastra. Balai Pustaka memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam memilih naskah dan kemudian diberi wewenang menerbitkan naskah buku bacaan untuk perpustakaan sekolah dan masyarakat.
Bagi pemerintah kolonial, Balai Pustaka merupakan alat untuk menekan penerbitan “bacaan liar” yang dianggap mengandung politik antipemerintah. Belanda menyebut para penerbit itu sebagai “saudagar kitab yang kurang suci hatinya, penerbit tidak bertanggung jawab, agitator dan bacaan liar” (Erowati & Bahtiar, 2011).
Meski demikian, tak bisa disangkal Balai Pustaka berperan penting dalam kemajuan kesusastraan. Menurut Muhri (2016), dengan adanya badan ini, perkembangan dan kemajuan sastra menjadi pesat karena naskah karangan yang disusun pengarang dapat terbit dengan biaya Balai Pustaka.
Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan bahasa, utamanya bahasa Melayu yang natinya menjadi bahasa persatuan Indonesia, lebih terpelihara karena hanya naskah cerita yang bahasanya baik yang dapat diterbitkan.
Menurut Nur St. Iskandar, Gubernemen Hindia menetapkan supaya buku-buku bacaan yang akan diterbitkan di Balai Pustaka menggunakan bahasa Melayu Riau. Sejak 1901, bahasa Melayu yang berasal dari kepulauan Riau telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial sebagai bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah, sejak dari sekolah rendah, sekolah guru, hingga sekolah tinggi.
Sebagai sebuah penerbitan, Balai Pustaka menjadi sangat produktif sejak tahun 1920-an. Balai Pustaka menghasilkan bermacam buku, majalah, dan almanak. Buku-buku yang diterbitkan berkisar tentang kesehatan, pertanian, perternakan, budi pekeri, sejarah, adat, dan lain-lain (Erowati & Bahtiar, 2011).
Majalah yang diterbitkan Balai Pustaka antara lain Sri Pustaka yang kemudian bernama Panji Pustaka berbahasa Melayu (1923), Kejawen berbahasa Jawa (1926), dan Parahiangan berbahasa Sunda (1929). Tiras penerbitan Panji Pustaka pernah mencapai 7.000 eksemplar, Kejawen 5.000 eksemplar, dan Parahiangan 2.500.
Almanak yang diterbitkan Balai Putaka adalah Volksalmanak, Almanak Tani, dan Almanak Guru.
Pada 1930-an, Balai Pustaka menjadi penerbit besar karena didukung oleh kekuasaan pemerintah sehingga mampu menyebar luaskan produksinya ke seluruh Nusantara.
Angkatan Balai Pustaka
Balai Pustaka kemudian menjadi tempat berkumpul sebagian besar sastrawan kala itu. Balai Pustaka juga berwenang memperbaiki, baik isi maupun bahasa, tulisan-tulisan yang akan dicetak. Karena peranan Balai Pustaka ini, satrawan-sastrawan pada periode itu disebut sebagai Angkatan Balai Pustaka.
Bahasa yang dipakai pada karangan-karangan yang diterbitkan Balai Pustaka adalah bahasa Melayu. Sebab itu, pengarang-pengarang Balai Pustaka umumnya orang Melayu. Hanya beberapa pengarang yang bukan dari Melayu.
Menurut Muhri, pada periode ini terjadi perkembangan sastra yang berbeda dari sastra sebelumnya, yaitu sastra Melayu lama. Isi karangan prosa periode ini tidak lagi mengambil tempat istana di negeri “antah berantah” yang tidak bisa ditelusuri tempat sebenarnya, seperti yang terjadi pasa sastra Melayu lama.
Tema cerita dalam prosa-prosa Balai Pustaka berkisar tentang perjuangan kaum muda dalam menanggapi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam masyarakat. Kejanggalan-kejanggalan itu membentuk pertentangan-pertentangan antara kaum muda yang berpikiran maju dengan kaum tua yang berpikiran kolot.
Secara lebih khusus tema-tema yang menjadi latar pertentangan antara kaum tua dan kaum muda mengenai adat, kawin paksa, kebangsawanan, poligami, gaya hidup barat, dan sebagainya.
Beberapa pengarang yang muncul pada periode ini antara lain Nur Sutan Iskandar, Abdul Muis, Marah Rusli, Muhammad Kasim, dan Merari Siregar. Karya sastra yang dianggap sebagai puncak dari angkatan ini adalah novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Karena itu, angkatan ini dinamakan juga sebagai Angkatan Siti Nurbaya.
Baca juga: Abdoel Moeis, Kiprah Sastrawan dalam Pergerakan Nasional
